Sri Mulyani Beberkan Jurus Pemerintah Hadapi Ancaman Badai PHK

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tidak cukup di bidang startup seperti Shopee Indonesia, Tokocrypto, Indosat, hingga Binar Academy, saat ini badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah mulai mengancam sektor manufaktur dan tekstil di Indonesia.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, APBN akan mengambil peran untuk meredam dampak dari PHK di Indonesia. Pihaknya akan memanfaatkan ruang fiskal tahun ini yang tersisa. Menurutnya belanja negara masih banyak yang bisa dikerahkan dua bulan terakhir ini.

"Alokasi belanja negara yang diperkirakan akan meningkat cukup pesat pada 2 bulan terakhir. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK 2022, Kamis (3/11).

Bendahara negara tersebut mengungkapkan, sisa belanja negara sebesar Rp 1.200 triliun akan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial. Alokasi tersebut dapat berupa subsidi upah atau program bansos lain yang tengah berjalan.

"Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti akan kita lihat berapa masih banyak space yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," jelas Menkeu.

Tak hanya itu, APBN juga diarahkan memberikan stimulus terhadap iklim bisnis berbagai sektor industri. Stimulus tersebut, kata Menkeu, masih mengacu pada program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Umpamanya dengan berbagai kementerian lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwisata. Untuk sektor manufaktur berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali juga terus ditingkatkan," kata dia.

"Ini sifatnya sangat kuat. Tadi saya sampaikan secara pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand yang sangat signifikan," pungkas Sri Mulyani.

Ilustrasi pabrik tekstil. Foto: Getty Images

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional saat ini terdampak oleh gelombang resesi global. Pasalnya, mereka terkena efek domino pelemahan daya beli di pasar tujuan ekspor.

Dia mengaku pengurangan jam kerja sudah mulai diberlakukan. Waktu bekerja buruh dikurangi hingga mencapai 30 persen.

"Pengurangan jam kerja sudah terjadi yang berimbas ke hulu," ujar Jemmy kepada kumparan, Selasa (25/10).

Menurutnya, hal itu akan terus berlanjut lantaran penjualan tekstil anjlok cukup tajam baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

"Market dalam negeri diperparah oleh product import akibat negara eksportir tekstil mencari market baru akibat pelemahan global," ungkapnya.

Meski begitu, Jemmy menegaskan PHK akan menjadi pilihan terakhir. "PHK menjadi opsi yang terakhir," jelas Jemmy.

Badai PHK Paling Banyak Terjadi di Padat Karya

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta Kamdani menyebut sektor padat karya cukup rawan mengalami badai PHK.

"Padat karya sudah sulit ya. Jadi padat karya untuk dipertahankan sudah sulit," kata Shinta di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (25/10).

Shinta menjelaskan, sektor padat karya mengalami penurunan permintaan yang sangat signifikan. Sehingga, perusahaan melakukan efisiensi karyawan besar-besaran.

Tak hanya sektor tekstil yang bersifat padat karya, dia juga memprediksi sektor manufaktur lain seperti bisnis sepatu juga akan mengambil kebijakan PHK massal.

Namun, Shinta berharap supaya badai PHK tidak berlangsung lama di tanah air. "Semoga enggak berlanjut lama ya," pungkasnya.