Sri Mulyani Beberkan Postur APBN 2022, Belanja Negara Meningkat 15 Persen

29 April 2021 13:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020).  Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Ia memberikan sinyal bahwa postur ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal tahun depan, masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
"Tema dari belanja fiskal kita tahun 2022 sama seperti RKP adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sehingga fokus kita masih sama untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4).
Bendahara negara merinci, pendapatan negara ditargetkan akan mencapai 10,18 hingga 10,44 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ini setara Rp 1.823 sampai Rp 1.895 triliun.
Bila dijabarkan lagi, penerimaan negara ini diharapkan berasal dari perpajakan sebesar 8,27 sampai 8,42 persen dari PDB. Target ini mengalami kenaikan sebesar 8,18 persen dibandingkan tahun 2021.
Ilustrasi pelaporan SPT Pajak Tahunan. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Selanjutnya, dari penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang diharapkan naik antara 1,8 sampai 2 persen. Serta terakhir penerimaan hibah sebesar 0,01 sampai 0,02 persen dari PDB.
ADVERTISEMENT
"Di sisi belanja negara, maka reform kita adalah melakukan standing banner terutama untuk membelanjai berbagai program prioritas dengan orientasi kepada hasil," ujar Sri Mulyani.
Belanja negara dalam APBN ini direncanakan di kisaran 14,69 sampai 15,29 persen. Belanja setara Rp 2.631 sampai Rp 2.775 triliun ini naik sebesar 15,58 persen dari target di tahun 2021.
Besarnya pengeluaran ketimbang pendapatan ini bakal membuat defisit tahun depan kian melebar hingga kisaran 4,51 sampai 4,85 persen. Bila dikalkulasikan, maka akan setara Rp 808 sampai 879 triliun.
"Belanja pemerintah pusat kita ada di 10,36-10,63 persen dan transfer ke daerah di 4,33 hingga 4,66 dari GDP," pungkasnya.