Sri Mulyani Beberkan Rincian Duit dari Sukuk Negara untuk Bangun Ibu Kota Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani sosialisasi UU HPP di Bandung. Foto: Dok. Ditjen Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah proyek di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang dana pembangunannya menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Beberapa proyek yang dibangun menggunakan sukuk negara tersebut di antaranya fasilitas pendidikan, prasarana bandara, hingga rumah dinas anggota TNI.

Adapun alokasi Sukuk proyek untuk Provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Hingga 2022, total alokasi anggarannya mencapai Rp 6,48 triliun.

Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sisanya 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas.

Anggarannya bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah, yang diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 2008.

Hari ini, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan hari ini melakukan kunjungan kerja ke Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran melakukan inspeksi pembangunan proyek di ITK yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga melakukan penandatanganan prasasti penanda aset yang merupakan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Aset-aset tersebut juga didanai dari surat utang negara.

“Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka,” ujar Sri Mulyani pada acara penandatangan prasasti penanda aset SBSN di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan (5/1).

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Berikut proyek di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai sebagai aset SBSN:

1. Prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp 86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp 99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

2. Prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi total Rp 326,37 miliar.

3. Prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar pada tahun 2021.

4. Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp 1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.

5. MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp 53,9 miliar.

Adapun hingga tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:

1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double TrackKA selatan Jawa.

2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.

3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.

4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)

5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.