Sri Mulyani Beberkan Tantangan Ekonomi RI di Tengah Kebijakan Trump

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti dampak kebijakan Trump yang dinilai cenderung agresif dan populis. Terutama dalam konteks fiskal, perdagangan, dan geopolitik. Sri Mulyani memprediksi, Trump akan melanjutkan pola kebijakan sebelumnya dengan akselerasi.

"Dari sisi APBN-nya, di satu sisi akan populis dalam hal memotong pajak korporasi, tapi juga akan memotong banyak sekali benefit-benefit yang dinikmati oleh masyarakatnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12).

Namun, Sri Mulyani menilai, pendekatan ini menimbulkan ketegangan karena defisit fiskal dan utang AS diperkirakan meningkat. Hal ini berdampak pada kenaikan yield US Treasury yang mempengaruhi aliran modal global.

Di sisi perdagangan, Trump telah mengancam menaikkan tarif hingga 100 persen pada negara-negara BRICS yang tidak menggunakan dolar AS dan tarif 60 persen untuk Tiongkok. Langkah ini berpotensi mengganggu rantai pasok global dan menyebabkan volatilitas harga komoditas.

Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menyampaikan pidato kemenangan Pemilu AS 2024 di Palm Beach County Convention Center, West Palm Beach, Florida, AS, Rabu (6/11/2024). Foto: Jim Watson/AFP

Sri Mulyani menyebut, kebijakan proteksionis dan ketegangan geopolitik ini diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi global. Termasuk penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur di banyak negara. Meski demikian, Sri Mulyani mencatat tren positif pada PMI Indonesia yang mulai mendekati level ekspansi.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya langkah antisipasi oleh Indonesia. Misalnya Dengan memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

"The best defense adalah security dari sisi food dan energy yang harus terus kita lakukan," jelasnya.

Selain Amerika Serikat, Tiongkok juga menjadi faktor kunci yang harus diwaspadai. Sri Mulyani mencatat tekanan pada ekonomi Tiongkok akibat krisis sektor properti dan utang pemerintah daerah.

"Risiko di properti dan debt dari local government-nya menahan seluruh sisi demand-nya sehingga deflasi menjadi akut," katanya.

Di tengah upaya stimulus fiskal dan moneter, efeknya belum sepenuhnya terasa, sehingga ketegangan dengan AS hanya menambah tekanan pada ekonomi Tiongkok.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memperkirakan dunia terus diwarnai oleh ketidakpastian global, mulai dari tren dolar yang kuat, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan pada harga komoditas. Meski demikian, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ekonominya melalui strategi yang tepat.

"Dalam situasi ini, kita sebetulnya cukup punya berbagai opportunity, kesempatan untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik atau bahkan memperkuat ekonomi kita," pungkasnya.