Sri Mulyani Belum Umumkan APBN per Januari 2025, Timbulkan Kecurigaan Investor

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini belum juga mengumumkan kinerja APBN Kita di Januari 2025. Padahal biasanya, pengumuman kinerja tersebut rutin dilakukan setiap awal bulan.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa APBN menjadi tolak ukur investor untuk menilai perekonomian Indonesia. Mulai dari penerimaan negara, belanja negara, defisit, Surat Berharga Negara (sbn), hingga indikator makroekonomi lainnya.

“Betul (berpengaruh pada investor) karena perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil SBN, rating surat utang dan berbagai indikator makro lainnya,” kata Bhima kepada kumparan, Rabu (5/3).

Dengan diadakannya APBN KiTA pada Februari 2025, Bhima juga melihat hal ini menimbulkan kecurigaan investor. Selain itu muncul persepsi bahwa pemerintah menutupi kondisi ekonomi Indonesia. Apalagi setelah adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

“Padahal investor dan masyarakat juga ingin mengetahui pos belanja mana yang terdampak pemangkasan anggaran, serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro juga belum bisa memastikan kapan konferensi pers APBN dilakukan.

"Belum, ditunggu saja," kata Deni.

Sebelumnya, pihak Kemenkeu mengatakan bahwa tidak akan ada konferensi pers APBN Kita per Februari 2025. "Mengingat padatnya agenda pimpinan, direncanakan konferensi pers APBN Kita akan digabung bulan depan ya," kata KLI Kemenkeu.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN KiTA adalah publikasi Kementerian Keuangan bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

Adapun defisit APBN sepanjang 2024 senilai Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara rinci, pendapatan negara hingga akhir Desember mencapai Rp 2.842 triliun. Artinya, negara berhasil melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp 2.802 triliun.

Sri Mulyani juga sudah membelanjakan APBN senilai Rp 3.350 triliun. Angka itu melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp 3.412 triliun.