Sri Mulyani Bicara Soal Tunjangan Kinerja PNS dan Saldo Kartu Prakerja
PerbesarPemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak virus corona yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah Kartu Prakerja.
Proses pelatihan Kartu Prakerja menuai polemik karena peserta harus menggunakan uang Rp 1 juta untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Ternyata, apabila dana itu masih tersisa maka akan diambil oleh negara.
Selain Kartu Prakerja, pemerintah juga mengambil kebijakan tidak memberikan tunjangan kinerja (tukin) kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah situasi serangan virus corona saat ini.
Berikut selengkapnya mengenai kabar tersebut:
Tak Ada Kenaikan Tukin PNS di 2020
Pemerintah memastikan tak ada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS) di tahun ini. Hal ini karena pemerintah memangkas pos belanja pegawai hingga Rp 3,4 triliun demi penanganan COVID-19.
Padahal di tahun lalu, kenaikan tukin bagi para abdi negara itu naik dari 45 persen hingga 90 persen.
"Untuk belanja pegawai turun Rp 3,4 triliun, tidak ada kenaikan tunjangan kinerja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).
Alokasi belanja pegawai pada APBN 2020 sebesar Rp 155 triliun. Dengan adanya berbagai realokasi untuk COVID-19, maka outlook belanja pegawai turun menjadi Rp 151,6 triliun.
Selain belanja pegawai, beberapa belanja kementerian/lembaga yang tak terkait penanggulangan COVID-19 juga ditunda. Belanja tersebut, antara lain mencakup anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, honorium, dan belanja non-operasional.
Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan, belanja modal untuk beberapa proyek juga dapat ditunda atau diperpanjang waktunya.
Jika Tersisa, Saldo Kartu Prakerja Diambil Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan Kartu Prakerja secara maksimal. Jika intensif yang diberikan tak digunakan atau masih tersisa, maka saldo tersebut akan diambil kembali oleh negara.
"Insentif Rp 600.000 per bulan, untuk pelatihan maksimum Rp 1 juta. Kalau dia ambil pelatihan di bawah itu dan tidak dipakai, maka uangnya masuk lagi ke negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).
Pendaftar Kartu Prakerja hingga saat ini sudah lebih dari 8,6 juta orang. Sebanyak 288.154 peserta dinyatakan lolos dalam tahap gelombang II.
Sri Mulyani berharap, program Kartu Prakerja bisa tepat sasaran untuk meningkatkan kemampuan para peserta. Sehingga total anggaran sebesar Rp 20 triliun ini akan membantu meringankan peserta yang terdampak pandemi COVID-19.
Peserta Kartu Prakerja akan mendapat insentif bantuan pelatihan dengan total Rp 3,55 juta. Terdiri dari biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta; insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan; serta insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 yang akan diberikan sebanyak tiga kali sehingga bernilai total Rp 150.000.
Insentif itu akan ditransfer secara bertahap selama tiga hingga empat bulan melalui dompet digital peserta dalam program Kartu Prakerja. Bantuan tersebut hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.
******
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!