Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran, Belanja Negara Tembus Rp 516,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi belanja negara telah mencapai Rp 516,1 triliun hingga akhir Maret 2025. Lonjakan ini terjadi setelah Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya tertahan.

Bendahara negara mengatakan, sepanjang Januari hingga Februari 2025, belanja negara baru mencapai Rp 316,9 triliun, atau rata-rata sekitar Rp 158,45 triliun per bulan. Namun, pada Maret saja, pengeluaran melonjak Rp 200 triliun dalam satu bulan.

“Ini menggambarkan pada Maret terjadi akselerasi belanja. Kabinet yang baru sudah fokus menjalankan programnya, sudah tidak transisi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4).

Dari total belanja Rp 516,1 triliun tersebut, Rp 413,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Angka ini meningkat signifikan dari posisi akhir Februari yang hanya Rp 210,9 triliun.

Rinciannya, belanja K/L mencapai Rp 196,1 triliun, melonjak dari Rp 83,6 triliun di bulan sebelumnya. Sementara itu, belanja non-K/L sudah terealisasi Rp 217,1 triliun, naik dari Rp 127,9 triliun.

Menkeu mencatat, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kenaikan, dari Rp 136,6 triliun menjadi Rp 207,1 triliun per akhir Maret 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, percepatan belanja ini berkaitan dengan dibukanya blokir anggaran setelah dilakukan efisiensi belanja.

“Senilai Rp 86,6 triliun sudah dilakukan pembukaan blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil.

Menurutnya, pada 7 Maret 2025, Sri Mulyani telah melaporkan hasil efisiensi serta realokasi dan penajaman anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus meminta persetujuan untuk membuka blokir belanja K/L.

Sebagian besar pembukaan blokir ini menyasar kementerian baru hasil restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih. Total Rp 33,11 triliun dibuka untuk 23 K/L baru, sementara Rp 53,49 triliun dialokasikan ke 76 K/L lainnya.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 menyebutkan, pemerintah mewajibkan penghematan anggaran operasional, termasuk belanja kantor, kegiatan seremonial, seminar, honorarium, jasa profesi, suvenir, hingga perjalanan dinas. Nilai efisiensi tersebut mencapai Rp 306,7 triliun.