Sri Mulyani Buka-bukaan soal Kecurangan Pemda dalam Memainkan Data Bansos

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan di Soehana Hall, SCBD, Selasa (9/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan bagaimana kecurangan pemerintah daerah dalam penyebaran bantuan sosial (bansos). Salah satunya yakni dengan memainkan data, sehingga penyebarannya tidak tepat sasaran.

Di mana, pemda kerap memasukkan para pendukung atau tim suksesnya (timses) saat pemilihan sebagai masyarakat dalam kategori miskin.

"Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," imbuhnya.

Presiden Jokowi (kemeja merah marun) mengunjungi serta membagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Kamis (19/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Bendahara negara tersebut mengaku, polemik bansos tersebut merupakan konsekuensi Indonesia menganut sistem politik demokrasi bebas. Tak hanya itu, hal tersebut juga dipicu adanya mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta pemerintah melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Lebih lanjut, ia mengeluhkan kementerian dan lembaga yang tidak menginginkan data terpusat. Padahal, data terpusat lebih terjamin kebenarannya.

Bank Dunia: Bansos Lebih Efektif Kurangi Kemiskinan Ketimbang Subsidi Energi

Padahal Bank Dunia menyebut, program bansos dan jaminan sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini jauh lebih efektif menurunkan angka kemiskinan ketimbang program subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," demikian tertulis dalam laporan World Bank dikutip di Jakarta, Selasa (9/5).

Tak hanya itu, program bansos dinilai Bank Dunia dapat mengurangi dampak buruk pengangguran hingga kesehatan bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah. Meski begitu, program tersebut diberikan pemerintah hanya menyasar pekerja formal saja.

Lebih lanjut, program subsidi energi BBM dinilai tidak efektif dan terlalu mahal. Sehingga membebani keuangan Indonesia. "Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," tulis laporan tersebut.