Sri Mulyani: Burden Sharing Hemat Anggaran Rp 30 Triliun per Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022, Senin (1/8). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Sudah genap tiga tahun pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) melaksanakan burden sharing guna menghadapi krisis pandemi COVID-19. Dalam jangka waktu tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran fiskal hingga Rp 30 triliun dari total burden sharing Rp 1.104 triliun.

"Per tahun antara Rp 29 triliun sampai Rp 30 triliun. Range-nya sangat tergantung pergerakan yang disampaikan pak Gubernur karena ini surat berharga seluruhnya tradeable dan jangka waktunya 5-8 tahun yang kita terbitkan untuk COVID," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (31/1).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo merinci dalam SKB I, suku bunga SBN yang dibeli BI mengacu pada pasar. Sementara dalam SKB II, yield yang berlaku sebesar 7 persen dengan total Rp 397,56 triliun dan semua ditanggung BI.

Kemudian untuk SKB III yang berlaku 2021 dan 2022, bunga yang ditetapkan mengacu pada biaya operasi moneter dengan nilai yang ditanggung Rp 439 triliun.

"Dulu waktu (suku bunga acuan) 3,5 persen ya biaya fiskal 3,5 persen. Penghematanya 3,5 persen dibanding suku bung pasar jadi penghematan fiskal 7 persen hingga 3 persen," terang Perry.

Burden Sharing Akan Berlaku Selamanya, BI Siap Tambah Pembelian SBN Demi APBN

Konferensi pers KSSK di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (31/1/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Bank Indonesia (BI) mengaku siap membeli surat berharga negara (SBN) untuk membantu pemerintah dalam memperkuat APBN. Hal tersebut dianggap sebagai bukti sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia.

"Bank Indonesia berkomitmen menjaga yield SBN di pasar sekunder. Tentu saja tidak naik berlebihan dan siap untuk melakukan pembelian SBN di pasar sekunder khususnya jangka panjang," kata Gubernur BI dalam ISEI Jakarta, Rabu (14/12).

Berdasarkan UU PPSK yang diterima kumparan, dalam pasal 36 A disebutkan bahwa dalam rangka penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, BI berwenang untuk membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

“Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia,” tertulis dalam ayat 4 beleid tersebut.

Di sisi lain, BI memiliki wewenang untuk membeli atau repo SBN yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk biaya penanganan permasalahan bank. BI juga berwenang untuk memberikan akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara repo Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi atau swasta melalui perbankan.