Sri Mulyani dan OJK Ingatkan Agar BP Tapera Tak Ulangi Kasus Jiwasraya

Ilustrasi Jiwasraya. Foto: Shutter Stock

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat dengan jajaran Komite Tapera, Rabu (12/2). Rapat yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dalam rapat tersebut, BP Tapera diingatkan oleh para komite ini agar tak mengulangi kasus yang sama dengan Jiwasraya dan ASABRI.

“Komite pengin pada saat kami beroperasi belajar dari case-case kemarin. ASABRI, itulah, Jiwasraya, model bisnisnya kan kita tabungan investasi, jadi benar-benar komite menyoroti tolong jagain belajar dari itu,” ujar Ketua BP Tapera Adi Setianto, usai mengikuti rapat tersebut.

Atas permintaan itulah, Adi mengungkapkan, BP Tapera bakal mengkaji lebih detail lagi menggambarkan kinerja dan pengelolaannya ke depan seperti apa. Termasuk laporan mengenai pengelolaan dana awal yang berasal dari pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun.

“Intinya kita diminta lagi lebih detail lagi mengaitkan antara kinerja kita internal yang Rp 2,5 triliun. Pengelolaan ke depan seperti apa, tahun kemarin, tahun ini, sampai tahun 2024, kaitannya sama target dana Tapera,” jelas Adi.

Gedung ASABRI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Terkait permintaan agar kasus seperti Jiwasraya tak dialami oleh BP Tapera, Adi menyanggupi dan mengatakan akan memperketat sistem pengawasan. Salah satunya melalui koordinasi dengan Manajer Investasi (MI).

“Ya governance kita jagain, kemudian monitoringnya jangan cuma by sistem, tetapi kita aktif melakukan monitoring. Jangan semua di-set up lalu ditinggalkan. Ada supervisinya dan memang di UU seperti itu, kami mensupervisi terkait dengan arahan 'investasi' kami melalui kustodian yang dilakukan oleh MI,” jelasnya.

Adi mengeklaim, saat ini dana awal yang diberikan itu sebagian sudah diinvestasikan dalam bentuk deposito. Ia juga mengatakan dana tersebut sanggup untuk biaya operasional hingga 2024.

“Sudah dalam bentuk deposito, nah itu untuk operasional kami bayar gaji, sewa gedung, dan itu enggak boleh habis sampai selama ada BP Tapera. Modal Rp 2,5 triliun disuruh muterin, hasilnya membayar operasional, Alhamdulillah kita beroperasi sampai 2024 masih ada sisa dana,” pungkas Adi.