Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 200,2 Triliun hingga September 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi di Indonesia Pavilion. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2018 sebesar Rp 200,2 triliun atau sekitar 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun defisit disumbang dari selisih antara penerimaan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun hingga akhir September 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit APBN tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 272 triliun.

"Defisit APBN dibandingkan periode yang sama tahun lalu turun hampir Rp 72 triliun sendiri dari keseluruhan defisit tahun lalu. sehingga realisasi sampai September itu defisitnya hanya 1,35 persen. Jauh dari tahun lalu yang 2 persen dari PDB," ungkap Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (17/10).

Konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Dengan demikian, keseimbangan primer hingga 30 September 2018 dalam posisi defisit Rp 2,4 triliun. Lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 99,2 triliun.

"Realisasi APBN di 2018 posisi September ini, keseimbangan keseluruhan masih sangat baik. Keseimbangan primer tahun lalu Rp 99,2 triliun drop ke Rp 2,4 triliun di tahun ini. Itu suatu perbaikan dari sisi APBN kita," jelasnya.

Secara rinci, pendapatan negara yang sebesar Rp 1.312,3 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkumpul Rp 1.305,9 triliun atau telah mencapai 69,0 persen dari target dalam APBN 2018. Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 281,4 triliun atau 102,2 persen dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp 6,4 triliun atau 538,6 persen dari target. Sedangkan untuk belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 1.512,6 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 938,8 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa mencapai Rp 573,8 triliun atau 74,9 persen dari target.