Sri Mulyani: Dividen BUMN Sudah Tembus Rp 81,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (15/12/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dividen BUMN berkontribusi banyak ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 12 Desember 2023. PNBP tumbuh 3,1 persen menjadi Rp 554,5 triliun, setara 125,6 persen dari target APBN atau 107,5 persen dari target Perpres 75 tahun 2023.

Sri Mulyani mengatakan PNBP yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) alias dividen dari BUMN kontribusinya sudah mencapai Rp 81,5 triliun.

“PNBP yang cukup baik adalah dari dividen BUMN, di mana realisasinya mencapai Rp 81,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (15/12).

Bendahara negara itu merinci total dividen berasal dari setoran dividen BUMN perbankan senilai Rp 40,8 triliun dan non perbankan setara Rp 40,7 triliun.

“Ini hal yang bagus artinya BUMN terutama yang sehat telah mampu membayarkan dividen kepada negara yang cukup tinggi kenaikannya,” ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 131 triliun atau tumbuh 21,2 persen yoy. Ditopang oleh penyesuaian tarif batu bara dengan berlakunya PP 26 Tahun 2022.

"Lalu, peningkatan realisasi piutang PNBP atas implementasi Automatic Blocking System (ABS), pemanfaatan data analitik SIMBARA, serta profiling wajib bayar dalam pelaksanaan pengawasan," ujar Sri Mulyani.

Sayangnya, penerimaan SDA Migas anjlok 20 persen menjadi Rp 109 triliun, dibandingkan tahun 2022 senilai Rp 148 triliun. Pasalnya, terjadi penurunan ICP dan lifting minyak yang menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

"PNBP lainnya negara mengumpulkan sebesar Rp 152,3 triliun, turun 13,5 persen dan BLU sebesar Rp 80,8 triliun atau tumbuh 5,3 persen," tutur Sri Mulyani.