Sri Mulyani Gelontorkan Rp 43,4 Triliun untuk Pembangunan IKN di 2024

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 43,4 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Realisasi ini sudah 97,3 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp 44,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan total anggaran yang digelontorkan oleh APBN untuk pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 sebesar Rp 75,8 triliun. Secara rinci, anggaran senilai Rp 5,5 triliun untuk pembangunan 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 43,3 triliun pada 2024.

"Anggaran senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN, ini adalah 94,3 persen dari total pagu Rp 44,5 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (6/1).

Dia menjelaskan, anggaran IKN tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, dan kementerian lainnya serta gedung Otorita IKN (OIKN).

Pembangunan Masjid Negara di IKN. Foto: Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan

Tak hanya itu, anggaran jumbo itu juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, rumah sakit IKN. Lalu untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan di IKN, dan bandara. Penataan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir IKN.

Suahasil melanjutkan, pembangunan IKN telah memberikan dampak bagi Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan pada 2022 sebesar 4,5 persen, 2023 sebesar 6,2 persen, dan di kuartal III-2024 sebesar Rp 6,2 persen.

"Kita lihat dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan karena ini adalah alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah," kata dia.