Sri Mulyani Ingatkan Prabowo: Jangan Hanya Belanja Alutsista

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara di depan Presiden dan Wakil Presiden Foto: Instagram @smindrawati

Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran belanja Rp 137,3 triliun di tahun depan. Ini merupakan anggaran kementerian terbesar setelah Kementerian PUPR.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar belanja sebesar itu tak hanya dibelikan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Namun juga harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI.

“Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista, tapi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik,” ujar Sri Mulyani saat virtual doorstop, Selasa (29/9).

Dalam APBN 2021, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun, dan program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar.

Selanjutnya program modernisasi alutsista, nonalutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Ada juga program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.

Sebelumnya, belanja alutsista memang rutin dilakukan Kemhan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan lonjakan impor senjata dan amunisi pada Maret 2020 hingga lebih dari 7.000 persen, atau 70 kali lipat dibanding impor senjata bulan sebelumnya.

Helikopter Apache tiba di Indonesia Foto: Dok. Puspenerbad TNI AD

Bahkan 8.000 persen lebih dibanding bulan yang sama tahun 2019. Senjata-senjata itu berasal dari Belanda, Amerika Serikat, dan Italia.

Pada Maret 2020, impor senjata mencapai USD 187,1 juta (sekitar Rp 2,7 triliun), naik 7.384 persen dibanding Februari yang hanya USD 2,5 juta (Rp 36 miliar).

Presiden Jokowi bahkan sempat meminta Kemhan untuk mengerem impor senjata.

“Belanja-belanja (militer) yang dulu ke luar (negeri), direm dulu. Beli produk dalam negeri kita. Kemhan bisa beli di DI (PT Dirgantara Indonesia), Pindad, PAL. Agar ekonomi kena trigger, bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, 7 Juli 2020.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.