Sri Mulyani Ingin Kenaikan Peringkat Utang RI Bermanfaat ke Masyarakat

Peringkat utang jangka panjang atau sovereign credit rating Indonesia naik peringkat dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings.
Kenaikan tersebut sekaligus mengonfirmasi Indonesia kini memperoleh status laik investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meskipun peringkat utang meningkat, namun Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah pendapatan per kapita yang masih rendah dibandingkan negara lain.
"Tentu kita masih memiliki PR yang harus kita selesaikan. Income per kapita kita mungkin termasuk perlu untuk diperbaiki. Karena kalau income per kapita kita masih di bawah USD 5.000 akan sulit untuk bisa meningkatkan rating kita, karena dianggap memiliki vulnerabilitas," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (1/6).
Menurut Sri Mulyani, saat ini kemajuan pembangunan infrastruktur domestik seharusnya bisa dirasakan dengan meningkatnya pendapatan per kapita.
"Jadi kita harus mampu menerjemahkan kemajuan pembangunan kita dalam bentuk income per kapita masyarakat secara rata-rata harus meningkat," katanya.
Tak hanya persoalan pendapatan per kapita, Sri Mulyani juga menilai Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah berupa defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Sehingga dengan adanya predikat laik investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional diharapkan bisa meningkatkan investasi dan memperbaiki CAD.
"Oleh karena itu, kita harus terus menggenjot investasi dan ekspor, karena ini adalah dua hal yang bisa berdampak positif terhadap growth, namun juga bisa meng-address issue external balance kita yang current account-nya deficit," tambahnya.
Dalam laporannya, S&P menegaskan salah satu faktor kunci yang mendukung kenaikan peringkat utang adalah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dukungan kebijakan otoritas yang diyakini akan tetap berlanjut pasca-terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo. Selain itu, perbaikan sovereign credit rating Indonesia juga didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah dan kinerja fiskal yang cukup baik.
Ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama (peers). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah efektif mendukung pembiayaan publik yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.
Secara rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir, pendapatan riil per kapita Indonesia tumbuh meyakinkan sebesar 4,1 persen, jauh lebih tinggi daripada negara peers yang tercatat rata-rata sebesar 2,2 persen. Hal ini dinilai sebagai dinamika ekonomi Indonesia yang konstruktif di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama terhadap pertumbuhan PDB juga diikuti oleh investasi sebagai kontributor yang cukup besar selama lima tahun terakhir. Tren ini dinilai akan terus berlanjut jika pemerintahan Jokowi melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia.
Di sisi fiskal, rasio utang pemerintah diperkirakan stabil selama beberapa tahun ke depan sebagai cerminan dari proyeksi keseimbangan fiskal yang juga stabil. Rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan tetap sehat di bawah 30 persen seiring dengan terjaganya defisit fiskal dan pertumbuhan PDB.
