Sri Mulyani Jamin APBN Tak Tekor Efek Tarif Trump

Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap dalam kondisi sehat dan terjaga, meskipun menghadapi ketidakpastian global. Termasuk potensi tekanan dari kebijakan tarif yang diteken Presiden AS, Donald Trump.

Sri Mulyani menyebut anggaran negara telah dirancang secara hati-hati, untuk tetap mendukung berbagai program strategis tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal. Menurutnya, APBN 2025 tetap prudent dan sustainable meskipun banyak program prioritas yang digulirkan oleh Presiden.

“Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).

Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran yang berkembang dalam sebulan terakhir bahwa APBN akan mengalami tekanan berat akibat berbagai inisiatif pemerintah. Sri Mulyani membantah tudingan bahwa anggaran negara akan jebol. Ia juga meminta agar publik tidak menyebarkan keresahan yang tidak berdasar.

“Jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga kuartal I 2025, berbagai program pemerintah berjalan sesuai jalur, termasuk belanja negara untuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah, kata dia, telah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 1,3 juta ton dalam tiga bulan pertama dan bantuan makanan bergizi kepada 2,6 juta penerima.

Program pendidikan dan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga terus dijalankan. Bahkan, berbagai inisiatif baru tetap bisa dibiayai dalam ruang fiskal yang tersedia.

Tak hanya itu, alokasi untuk sektor pertahanan dan dana desa juga tetap masuk dalam struktur APBN tanpa menambah beban fiskal. Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh program sudah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk sumber pendanaannya, seperti dividen dari BUMN.

Hingga akhir Maret 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence, karena ini penting sekali,” pungkasnya.