Sri Mulyani: Jangan Tiru Islandia, Telat Manfaatkan Energi Panas Bumi
PerbesarMenteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan langsung groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) unit 2 Dieng dan Patuha. Proyek yang digarap PT Geo Dipa Energi (Persero) ini berkapasitas masing-masing 60 MW dan ditargetkan selesai dibangun pada 2023.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani berharap energi panas bumi dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan impor migas. Dia memberikan contoh agar Indonesia tak bernasib seperti Islandia, negara yang baru memanfaatkan panas bumi setelah bangkrut.
"Saya teringat kunjungan saya ke Iceland sebagai ekonom. Melihat Iceland sebagai negara totally bangkrut karena impor energinya. Kalau ke sana dekat winter, semua mobil, bannya ada pakunya saking dalamnya snow-nya," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4).
Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan Islandia terhadap bahan bakar sangat tinggi, sementara negaranya hanya mengandalkan impor. Akibatnya neraca pembayaran mereka menjadi jeblok.
"Kita bayangkan kebutuhan mereka untuk heater begitu besar dan sangat tergantung energi dari fuel, neraca pembayaran mereka jeblok karena semua impor," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, setelah bangkrut Islandia baru mulai mengganti kebutuhan impor bahan bakar dengan energi terbarukan, yakni panas bumi. Beberapa tahun berjalan, saat ini Islandia banyak memiliki geothermal.
"Saking banyaknya geothermal, waktu itu dekat Desember, rumah-rumah dibuka saking panasnya, jacuzzi banyak. Trotoar itu clean, karena hangat," kata dia.
Untuk itu, Sri Mulyani tak ingin nasib Indonesia seperti Islandia, yang bangkrut karena tak bisa memanfaatkan energi terbarukan.
"Kami di Kemenkeu siap kerja sama dengan Menteri Energi, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, Menteri Maritim, PLN, untuk bisa kembangkan karunia tuhan luar biasa bagi bumi Indonesia. Masa diberi hadiah enggak bisa digunakan," kata Sri Mulyani.
PT Geo Dipa Energi (Persero) Tbk merupakan BUMN yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Dalam aspek ekonomi melalui pajak dan PNBP berkontribusi hampir Rp 40 miliar.