Sri Mulyani: Kalau BBM Tak Naik, Subsidi Energi Bisa Jebol Rp 698 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam High Level Seminar G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7). Foto: Kemenkeu RI

Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 502 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka itu sudah naik tiga kali lipat dari rencana awal APBN 2022.

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengatakan angka tersebut berpotensi jebol hingga Rp 698 triliun apabila harga BBM subsidi tidak dinaikkan.

"Maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, di atas (di luar) Rp 502 (triliun). Nambah kalau kita tidak menaikkan BBM," kata Sri Mulyani saat ditemui setelah Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (23/8).

"Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa perhitungan tersebut hanya untuk subsidi BBM jenis solar dan pertalite saja, di luar dari perhitungan subsidi untuk LPG dan listrik.

"LPG dan listrik sudah masuk yang kemarin di Lapsem (Laporan Semester I) yang kita sudah naikkan, saya tidak membuat exercise," kata dia.

Lebih lanjut, apabila volume penggunaan BBM subsidi trennya masih meningkat maka ada berbagai pertimbangan akan disiapkan. Seperti subsidinya ditambah hingga Rp 698 triliun.

Kedua, kata Sri Mulyani, volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan. Dan pertimbangan ketiga adalah menaikkan harga BBM.

"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM sudah naik 3 kali lipat ke Rp 502 triliun. Itu sudah naik 3 kali lipat ternyata masih kurang lagi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, keputusan apa yang akan diambil pemerintah nantinya akan dibahas lebih dalam. Dia mengatakan saat ini para Menteri sedang saling berkoordinasi.