Sri Mulyani: Kalau Kebanyakan Ngerem, Ekonomi Majunya Lambat
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Keuangan Sri Mulyani optimistis COVID-19 bisa membaik seiring dengan kecepatan vaksinasi dan terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity. Namun, ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi ini juga akan bergantung pada kebijakan 'gas-rem' pemerintah.
"Gas rem itu seberapa lebih banyak gas daripada rem atau lebih banyak remnya daripada gasnya. Kalau lebih banyak ngeremnya, kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," ujar Sri Mulyani dalam acara Foresight BPK, Selasa (15/6).
Dia melanjutkan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal. Namun menurut sejumlah ahli kesehatan dan epidemiologi, vaksinasi masih akan berlangsung hingga 2022.
Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah hal itu pada kebijakan fiskal dalam APBN. Tujuannya agar APBN juga turut hadir pada masyarakat dan membantu penanganan COVID-19.
"Makanya kami juga masukkan konsideran itu ke dalam kebijakan fiskal. Waktu pemerintah dan DPR setujui APBN 2021, waktu itu Agustus-September, DPR dan pemerintah setuju COVID masih akan jadi faktor, makanya APBN ini ada fleksibilitas, dalam DPR, dalam UU untuk melakukan refocusing," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan hingga saat ini sebanyak 31 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dan ditargetkan untuk terus diakselerasi dan dipercepat. Hal ini untuk mendorong pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dapat mencapai 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kita berharap pada Juli nanti angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan COVID-19 ini yaitu adalah percepatan vaksinasi,” tuturnya.
Airlangga mengatakan bahwa target 1 juta dosis vaksin COVID-19 per hari tersebut akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebanyak 600 ribu dosis serta 400 dosis oleh TNI dan Polri.
Tak hanya itu, pengendalian COVID-19 juga akan dilakukan dengan memperpanjang implementasi PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021 yang berlaku untuk 34 provinsi. Ia juga menuturkan, beberapa aspek semakin diperketat seperti pendidikan di daerah dengan zona merah tetap berlangsung secara daring serta kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.
“Kenaikan COVID-19 di Bangkalan dan Kudus itu dari kegiatan pasca Idul Fitri, silaturahmi, halal bi halal, kemudian kegiatan kenduri. Khusus di Kudus ada kegiatan keagamaan yang terkait dengan ziarah ke makam Sunan Kudus,” jelasnya.