Sri Mulyani: Kekerasan terhadap Perempuan Harus Disudahi, APBN Hadir

Sri Mulyani. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara soal maraknya kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia. Sri Mulyani memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) akan hadir membantu penanganan kasus tersebut.

"Isu-isu kekerasan terhadap perempuan harus ditangani dan disudahi!" kata Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Kamis (12/1).

Bendahara negara menjelaskan, sepanjang 2022 Komnas Perempuan menerima 3.600 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut, terdapat beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, namun didominasi oleh kasus KDRT.

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengungkapkan perempuan pekerja informal seperti pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja rumahan belum mendapatkan perlindungan. Salah satunya soal kesenjangan penghasilan antara perempuan dan laki-laki.

"Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan #APBNKita harus hadir memberikan perhatian khusus untuk mendukung penangan dan pencegahan terhadap kekerasan ini," terang dia.

Ilustrasi parade hentikan kekerasan terhadap perempuan. Foto: RaliSetdes/Shutterstock

Sri Mulyani memastikan, APBN melalui program LPDP akan mengakomodasi kebutuhan tenaga konseling untuk isu kekerasan.

"Begitu juga perbaikan fasilitas seperti call center untuk pengaduan dan penanganan korban kekerasan dan fasilitas perkantoran lainnya," imbuhnya.

Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan surat edaran mengenai zona bebas kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

"Saya harap inisiatif serupa juga dilaksanakan secara baik di instansi pemerintah maupun swasta. Mari bersama kita berjuang melawan dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan," pungkasnya.