Sri Mulyani: Kelebihan Pasokan Listrik PLN Jadi Peluang Kurangi Emisi Karbon

Suasana PLTU Pluit di Jakarta. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik PT PLN (Persero), bisa menjadi peluang emas bagi pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.

Salah satu cara konkret pemerintah mengurangi emisi karbon adalah melalui program penghentian masa operasional PLTU atau pensiun dini (early retirement). Sri Mulyani mengatakan, kondisi ini terjadi utamanya di regional Jawa.

"Jawa yang merupakan penyumbang terbesar dan kontribusi ekonomi terbesar bagi Indonesia, 56 persen PDB kita sebenarnya bergantung pada Jawa tetapi kita juga memiliki kelebihan kapasitas pembangkit batu bara," ujarnya saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua Bali, Senin (14/11).

Menkeu menjelaskan, peran PLTU dalam sistem ketenagalistrikan nasional memang masih sangat penting. Meski begitu, kebanyakan PLTU di tanah air berusia muda, otomatis masih memiliki masa operasional puluhan tahun jika tanpa intervensi.

Lanjut dia, rata-rata usia PLTU di Indonesia kurang dari 12 tahun yang berkontribusi pada margin cadangan hingga 20 persen lebih tinggi dari yang dibutuhkan atau sesuai permintaan masyarakat.

"Situasi ini menimbulkan biaya dan inefisiensi pada sistem tenaga kita. Tapi juga, masalah ini membuka peluang bagi kita untuk mengurangi emisi," tegasnya.

Sri Mulyani menuturkan, Indonesia dapat memajukan ambisi pengurangan iklim secara tepat waktu dan mempercepat transisi ke energi terbarukan (EBT) dengan memulai penghentian masa operasional PLTU.

"Proses peralihan itu tidak mudah. Kami tidak bisa hanya berkomitmen dalam retorika, maka dari itu kami bekerja sangat keras dalam rencana yang sangat detail dan ini akan membutuhkan investasi yang signifikan," tuturnya.

Salah satu wadah investasi untuk pensiun dini PLTU yakni Indonesia Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang resmi diluncurkan hari ini, di mana pendanaannya didukung oleh Asian Development Bank (ADB).

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan pada acara serangkaian KTT G20 Indonesia di Bali. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah melihat sederet tantangan dalam proses transisi ke ekonomi hijau, termasuk biaya yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas transmisi dan untuk mengintegrasikan bauran tambahan dari EBT.

Pada saat yang sama, kata dia, volatilitas pasar energi global telah menciptakan peningkatan risiko dan biaya dalam ketergantungan bahan bakar fosil selain perubahan iklim itu sendiri. Dia pun melihat ada trade off antara komitmen jangka pendek dan jangka menengah.

"Masalahnya adalah bagaimana kita dapat memobilisasi pembiayaan yang dapat mendamaikan dan mengatasi trade off yang parah ini. Jika kita melihat dari sisi pembiayaan, kita juga perlu menyelaraskan aturan investasi global, sehingga tidak menghukum tetapi sebaliknya, mendorong investasi dari sektor swasta," jelas Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani berkata program ETM ini juga bisa menjadi peluang sektor swasta berkontribusi mengurangi emisi karbon dengan berinvestasi di PLTU batu bara, baik itu dari sisi teknologi atau mendukung program pensiun dini.

"Tanpa aturan yang tepat dan insentif yang tepat, potensi miliaran dan triliunan di sektor swasta dapat didayagunakan, mengalir ke investasi lain, yaitu investasi yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara berkembang atau bahkan maju tidak akan terjadi. berlangsung," tandas dia.