Sri Mulyani: Kerja Sama dengan Anggota OECD Penting untuk Dukung Aksesi RI
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council di Kantor Pusat OECD, Paris.
ADVERTISEMENT
OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri atas 38 negara anggota yang merepresentasikan sekitar 80 persen perdagangan dan investasi global.
“Pelaksanaan sejumlah reformasi struktural di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama Indonesia dengan OECD menjadi modalitas penting bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia dalam menjalani rangkaian proses aksesi untuk menjadi anggota OECD," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Rabu (11/10).
Dalam pertemuan OECD Council di Paris, Menkeu Sri Mulyani memaparkan sejumlah capaian reformasi struktural di Indonesia usai Krisis Ekonomi Asia Tahun 1997/1998 di antaranya peningkatan kualitas demokrasi, perbaikan akuntabilitas dan transparansi kebijakan, penguatan kebijakan anggaran, penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, peningkatan kebijakan persaingan, penguatan independensi bank sentral, dan sejumlah program reformasi kebijakan lainnya.
ADVERTISEMENT
Indonesia juga menyampaikan komitmen melanjutkan reformasi struktural dan transformasi dalam pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau yang sudah menjadi bagian dalam APBN beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform Energy Transition Mechanism (ETM).
Indonesia menyadari bahwa proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan waktu multi-years dalam memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.
Dalam menunjang proses tersebut, pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait.
Komite dimaksud akan fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD, pengawasan atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.
ADVERTISEMENT
Proses koordinasi domestik nantinya juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk akademisi, NGO/CSO, maupun pihak swasta.
Sebagai salah satu knowledge center dunia, OECD merupakan salah satu international standard setting body dalam pengembangan tools, analisis, serta standar kebijakan dalam meningkatkan kesetaraan, kesempatan, kesejahteraan,dan kemakmuran di dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyampaikan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD pada tanggal 14 Juli 2023.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin berdaya tahan, berkelanjutan, inklusif, dan dapat menunjang upaya mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Intensi Indonesia tersebut telah direspons melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD dan dilanjutkan dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 10 Agustus 2023.
ADVERTISEMENT
Hubungan Indonesia dan OECD sejak tahun 2007 berkembang pesat, termasuk peran aktif Indonesia dalam mendukung kerja sama OECD dengan negara di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan OECD Southeast Regional Program (OECD SEARP).
Indonesia bersama Jepang telah menjadi Co-chairs SEARP tahun 2014-2017. Program kerja sama Indonesia dan OECD juga terefleksikan melalui Joint Work Program (JWP) sejak tahun 2017 dan telah menandatangani the 4th Joint Work Program (JWP) for 2022-2025 yang mencakup sejumlah area kebijakan prioritas seperti kebijakan makro ekonomi, kepatuhan pajak, dan tata kelola pemerintahan yang baik, iklim bisnis dan digitalisasi, modal manusia dan inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan.
