Sri Mulyani Klaim Pemangkasan Anggaran Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Willy Kurniawan/Reuters

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini hanya mengalihkan anggaran belanja negara ke sektor-sektor yang lebih berdampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang besar, dampak ke perekonomian akan lebih baik," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen RI, Jumat (14/2).

Bendahara negara itu menyebut, pemerintah terus memantau efektivitas langkah-langkah efisiensi ini, terutama dalam hal kecepatan penyerapan anggaran setelah realokasi dilakukan.

"Namun spirit membangun efisiensi dari birokrasi akan tetap dipertahankan," kata dia.

Sebelumnya, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengatakan pemangkasan anggaran akan berdampak pada penurunan belanja perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, dan pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Myrdal menilai kebijakan ini akan menjadi penggerak perekonomian melalui percepatan sektor yang terkait program utama pemerintah.

"Efisiensi belanja itu akan dialihkan ke belanja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah (AstaCita), seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan," kata Myrdal.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemangkasan ini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Ia menggarisbawahi adanya inkonsistensi dalam kebijakan ini, mengingat pada akhir tahun lalu pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun.

"Hal ini sebenarnya relatif inkonsisten dengan apa yang diharapkan pemerintah terutama di akhir tahun lalu, mengingat pemerintah mempercepat penyerahan DIPA yang sebenarnya untuk memastikan instansi kementerian dan lembaga di level pusat dan daerah itu bisa segera mengeksekusi belanja," ujar Yusuf.

Di level daerah, situasi menjadi lebih rumit karena adanya penahanan kurang bayar dana bagi hasil yang semestinya digunakan untuk berbagai kebutuhan APBD.

Yusuf mengingatkan pentingnya realokasi anggaran ke pos yang tepat agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.