Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat Eselon II Kemenkeu
ยทwaktu baca 6 menit
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 139 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (13/6).
139 pejabat yang hari ini dilantik berasal dari sejumlah direktorat, di antaranya Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pajak.
Selain itu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, dan Lembaga National Single Window (LNSW).
Adapun pejabat yang paling banyak dilantik Sri Mulyani berasal dari Ditjen Perbendaharaan, Lembaga National Single Window (LNSW), dan unit organisasi non eselon seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Hari ini saya melantik 139 pejabat pimpinan tinggi atau Eselon II atau setara yang tersebar di 13 unit Eselon I, unit non Eselon, serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan," ucap Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/6).
Sri Mulyani menekankan jabatan yang diemban oleh para pejabat yang baru dilantik merupakan bentuk kepercayaan negara yang sangat besar, khususnya sebagai pimpinan tinggi pratama di bidang keuangan negara dalam lingkungan Kemenkeu.
Menurut Sri, pengelolaan keuangan negara harus terus dilakukan secara optimal agar tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.
Katanya, setiap rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kemakmuran rakyat, mewujudkan keadilan sosial, dan mendorong kemajuan peradaban Indonesia.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan tidak mudah, Sri Mulyani mengingatkan para pejabat untuk tetap waspada dan tangguh dalam menghadapi dinamika yang sedang dan akan terus berlangsung.
"Adanya persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi dan ini memberikan imbas yang luar biasa. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, persaingan geopolitik dan keamanan termasuk pelarangan atau regulasi ekspor-import yang luar biasa disruptif," kata dia.
Berikut daftar pejabat yang dilantik:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo
Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
Kepala Kanwil DJPb Bangka: Belitung Syukriah
Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan
Inspektorat Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
Inspektur II: Jimmi Lapotulo
Inspektur III: Januarti Tiurmaida
Inspektur IV: Roberth Gonijaya
Inspektur V: Sudarso
Inspektur VI: Dedhi Suharto
Inspektur VII: Ahmad Ghufron
Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana
Lembaga National Single Window
Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya
Non Eselon
BPDP
Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana: Lupi Hartono
LMAN
Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
Direktur Utama: Dalyono