Sri Mulyani: Masalah Fundamental RI Tak Berubah Meski Masuk Tahun Politik

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa masalah fundamental Indonesia tidak akan berubah meski memasuki tahun politik. Menurutnya, Indonesia akan tetap dihadapkan pada tantangan meningkatkan kualitas SDM hingga infrastruktur.

"Masalah fundamental tidak akan berubah hanya karena faktor tahun politik. Kita tetap akan berhubungan dengan masalah kualitas SDM Indonesia yang perlu diperbaiki, kita tetap perlu untuk membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11).

Selain itu, Indonesia juga dinilai perlu membangun nilai tambah pada industri, memperbaiki iklim investasi, hingga memangkas birokrasi. Menurut Menkeu, hal tersebut merupakan modal untuk Indonesia menjadi negara maju.

"Oleh karena itu, Kemenkeu akan terus melakukan berbagai langkah yang sifatnya tidak jangka pendek untuk stabilitas, tapi kita juga memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi tersebut, reformasi tetap dilakukan," jelasnya.

Adapun dalam APBN 2024, pemerintah memberikan anggaran untuk sektor kesehatan Ro 186 triliun, pendidikan Rp 660 triliun, perlindungan sosial Rp 493 triliun, ketahanan pangan Rp 108 triliun, ketahanan energi Rp 444 triliun, hingga infrastruktur Rp 422 triliun.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar sampai Juni 2024 dan 50 persen PPN DTP hingga akhir 2024.

"Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024 tujuannya agar ekonomi terus terjaga stabilitasnya dan momentum tidak mengalami pelemahan," tambahnya.