Sri Mulyani Masukkan Proyek Ibu Kota Baru ke APBN 2022

31 Mei 2021 20:50 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasukkan pemindahan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru ke dalam APBN 2022. Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pembangunan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan Indonesia di masa depan.
ADVERTISEMENT
“Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (31/5).
Tak hanya itu, pemindahan ibu kota juga dinilai penting untuk mendukung upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian yang berada di non-Jawa dan non-Jakarta sentris.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pembangunan ibu kota negara juga harus mempertimbangkan kemampuan dari keuangan negara. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk memulihkan perekonomian nasional.
“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,” jelasnya.
Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Menkeu memastikan, pemerintah akan tetap melihat COVID-19 sebagai tantangan jangka pendek bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan menaruh kepentingan yang seimbang antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan menggunakan instrumen APBN untuk menghadapi pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Peningkatan anggaran untuk IKN dilakukan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sustainable terkait konsolidasi fiskal 2023, yakni rasio utang terkendali, spending better, dan pembiayaan inovatif,” tambahnya.