Sri Mulyani: Membuat Satu Jalan Tol Saja Banyak yang Harus Dipikirkan

Sri Mulyani. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan satu infrastruktur saja. Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak dan tidak terbatas pada perencanaan pemerintah saja.

Belum lagi, ujar Sri Mulyani, aspek environment, social and governance (ESG) harus dipikirkan sebelum proyek bisa berjalan.

Menkeu memberikan contoh untuk pembangunan satu jalan tol yang menyambungkan Kawasan Segitiga Joglosemar (Yogyakarta, Solo, dan Semarang) saja, banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti pembebasan tanah dan dampak sosialnya kepada lingkungan sekitar.

“Padahal untuk membuat sebuah tol, bahkan satu jalur jalan tol saja, mulai dari pembebasan tanah, masalah sosialnya, environmental-nya, kemudian dari sisi government-nya itu harus ESG,” papar Sri Mulyani pada acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1).

Lebih lanjut, Menkeu juga mengungkap rumitnya tata kelola dalam pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan perihal tata kelola ini sering kali menyebabkan penambahan anggaran dalam pembangunan infrastruktur, sehingga pembiayaan infrastruktur yang tidak fleksibel dapat menyebabkan proyek mangkrak, atau kualitas infrastruktur rendah sehingga cepat rusak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berfoto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Twitter/@KemenPU

“Dari tata kelola (yang diawasi) Pak Menteri Basuki, nanti ada isu seperti tanahnya bergerak atau tanahnya gambut, itu akan ada perubahan dari sisi teknis. Dari masalah financing kalau kita mengelola rupiah (per dolar) masih di Rp 14.000, menjadi Rp 15.000, itu nanti berubah lagi. Kalau interest rate tadinya 6 persen jadi 8 persen, pembiayaan bergerak lagi,” ungkap Srimul.

“Jadi ini semua harus dipikirkan waktu membangun infrastruktur, jaminan (umur infrastruktur) 30 tahun, anything could happen,” tambahnya.

Sri Mulyani mengapresiasi usaha PT PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, yang menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel daripada sekedar menunggu ketersediaan APBN untuk setiap pembangunan.

Bendahara negara itu merasa sangat terbantu oleh skema pembiayaan PT PII yaitu innovative financing (pembiayaan inovatif), yang melibatkan pihak swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sehingga kesenjangan infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lain dapat diperkecil dalam waktu yang lebih singkat.

“Kalau kita lihat infrastructure gap itu luar biasa. Ratusan triliun, ribuan triliun gap-nya, kebutuhan mulai dari air bersih, jalan raya, even satu aja jalan raya, bendungan, irigasi, kita bicara tadi kereta api, itu semua gap-nya begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun akan takes forever,” ujar Menkeu.

“Karena KPBU, jadi ini beberapa (proyek infrastruktur) yang tadinya impossible jadi possible. Kalau pun proyek jadinya mungkin enggak terjadi tahun ini, jadi mungkin selesai,” tambahnya.