Sri Mulyani Minta UKT Perguruan Tinggi Tak Boleh Naik Meski Anggaran Dipangkas

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Willy Kurniawan/Reuters

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak boleh berimbas pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi. Pemerintah akan memastikan, efisiensi yang dilakukan tidak mengganggu tugas pendidikan tinggi dalam memberikan layanan akademik dan kepada masyarakat.

"Terkait bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen RI, Jumat (14/2).

Meskipun ada penyesuaian dalam beberapa pos anggaran perguruan tinggi, ia menegaskan keputusan mengenai UKT tidak boleh dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi ini.

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," tegasnya.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus mengkaji secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak oleh efisiensi anggaran yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah agar perguruan tinggi tetap dapat menjalankan fungsinya dalam mendidik mahasiswa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mandatnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan klarifikasi terkait aksi demo yang terjadi di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Rumah Dinas, Jakarta, Senin (20/1/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

"Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan salah satu programnya yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) ikut terkena efisiensi anggaran.

Dalam paparan Satryo di Rancangan Perubahan Anggaran Kemdiktisaintek tahun 2025 di depan Komisi X DPR RI, pagu awal program itu sebesar Rp 6,018 triliun, tapi terkena efisiensi sebesar Rp 3 triliun.

Satryo pun menjelaskan efisiensi ini berpotensi berdampak pada kenaikan uang kuliah.

“Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Tidak hanya BOPTN saja yang kena efisiensi, Program bantuan pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang awalnya dianggarkan Rp 365,3 miliar, juga dikenakan efisiensi 50 persen.

Program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) yang memiliki pagu awal Rp 2,37 triliun juga ikut kena efisiensi sebesar 50 persen. Satryo mengatakan bahwa efisiensi program ini berpengaruh pada kenaikan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).