Sri Mulyani Mulai Beri Ruang Fiskal Program Makan Siang Gratis di RAPBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan usai konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan ruang fiskal program makan siang gratis di dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas pada Jumat (5/4).

Pembahasan RAPBN 2025 itu dilakukan bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan.

Saat ditanya apakah program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto itu sudah dibahas sebagai salah satu pagu indikatif, Sri Mulyani mengatakan kemungkinan program itu diberikan ruang fiskal.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 ini masih dalam postur yang terjaga.

“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga. Jadi itu yang akan dilakukan,” lanjutnya.

Pembahasan pagu indikatif yang dilakukan Jumat kemarin adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk Kementerian/Lembaga.

RAPBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru dan disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi meminta para menteri tersebut tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru untuk memastikan keberlanjutan program yang diprioritaskan.

“Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan,” tutur Sri Mulyani.