Sri Mulyani Ngeluh Warga RI Hobi Soroti Utang Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna ke-2 Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan masyarakat Indonesia sering menyoroti utang pemerintah. Utang jatuh tempo di era Presiden terpilih Prabowo mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah utang tersebut, terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun.

Rasio utang Indonesia saat ini berkisar 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Profil utang pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sri Mulyani menilai pandangan masyarakat mengenai besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia memastikan pemerintah berusaha memberikan pemahaman dari semua pihak agar masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berlebihan.

“Masyarakat Indonesia terbiasa terus menerus melihat utang lebih ke nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menerbitkan SBN sebagai instrumen investasi maupun moneter untuk menjaga likuiditas keuangan.

“Kalau kemudian disebutkan ‘jumlah utang pemerintah termasuk SBN’ padahal SBN revolve 1 tahun. Orang itu bisa agak histeris gitu mendengarnya, padahal itu sebagai instrumen dari sisi treasury likuiditas,” katanya.

Menkeu memastikan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati. Ia pun terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebibahn dari masyarakat.

“Kami berusaha terus memberikan pemahaman dari semua pihak agar kita tidak terlalu dalam hal ini mengkhawatirkan yang berlebihan. Namun saya juga setuju pengelolaan utang perlu kehati-hatian,” tambahnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sebelumnya menyebut pemerintah berpotensi menambah utang baru meskipun tanggungan utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025.

Direktur Program Indef, Eisha M Rochbini mengatakan, pemerintah perlu waspada dengan kebijakan baru dengan anggaran jumbo yang bisa menambah beban ruang fiskal. Sehingga bisa menimbulkan utang baru lagi.

“Dengan utang jatuh tempo, yang kemudian nanti pasti akan memberikan dampak terhadap selisih antara pendapatannya. Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar. Pembiayaan lewat mana? ditutup lagi, bisa jadi lewat utang baru lagi,” ujar Eisha dalam Diskusi Publik Indef di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).