Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Berlanjut hingga 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri rapat paripurna DPR RI, Selasa (20/5), dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar perumusan RAPBN tahun depan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan efisiensi masih menjadi perhatian utama pemerintah, seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 yang sedang berlangsung.

Evaluasi ini akan menjadi salah satu landasan dalam menyusun alokasi anggaran 2026, termasuk penentuan pagu indikatif untuk kementerian/lembaga.

“Kita masih akan perlu memonitor ya, berbagai langkah-langkah efisiensi. Dan dari hati-hati tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 akan menggunakan sebuah evaluasi tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Rapat paripurna hari ini juga menjadi momentum awal proses politik anggaran di parlemen. KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah memuat proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, arah defisit, serta strategi pembiayaan negara untuk tahun 2026.

Pemerintah menetapkan kisaran defisit RAPBN 2026 di angka 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan tetap mempertimbangkan ruang fiskal yang terbatas.

Terkait proyeksi defisit tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya optimalisasi peran APBN sebagai instrumen fiskal yang responsif dan terarah. Ia menegaskan, belanja negara harus tetap selektif dan fokus pada sektor prioritas yang memberi dampak langsung ke masyarakat dan dunia usaha.

“Kita akan lihat dari sisi proyeksi ekonomi, ya, dari perekonomian sekarang dan tahun depan dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk tadi stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha,” ungkapnya.

“Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tidak tak terbatas,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya mendengarkan paparan presentasi dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketika ditanya apakah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan kebijakan efisiensi, Sri Mulyani menegaskan hal tersebut akan tetap dijalankan secara konsisten.

“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas, iya dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, strategi penyusunan RAPBN 2026 juga akan mengikuti delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita yang telah dirancang oleh Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan akan menyesuaikan alokasi dan instrumen anggaran berdasarkan arahan serta program yang tengah dikembangkan oleh pemerintah baru.

“Strateginya mengacu pada asta cita delapan prioritasnya Bapak Presiden dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop dan guidance dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Bendahara negara itu menargetkan, menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2 persen hingga 5,8 persen di 2026.

Sementara untuk inflasi diperkirakan dapat mencapai 1,5 persen hingga 3,5 persen tahun depan. Lalu, nilai tukar rupiah menjadi Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS. Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 Tahun berada di kisaran 6,6 persen sampai dengan 7,2 persen.

Sementara harga minyak mentah Indonesia senilai USD 60 hingga USD 80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari.