Sri Mulyani Pastikan Utang RI di 2022 Masih Terkendali

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Festival UMKM Kumparan 2022 Day 1, Rabu (26/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan utang pemerintah Indonesia di 2022 masih terkendali. Menurutnya, hal tersebut ditopang oleh moncernya kinerja APBN 2022.

Bahkan, kata Sri Mulyani, defisit APBN 2022 bakal lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 3,9 persen.

"Defisit APBN diperkirakan akan lebih rendah dari target yang ditetapkan Perpres 98/2022. Dengan demikian, risiko utang akan lebih terkendali dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah akan terus dapat dijaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2022, Kamis (3/11).

Sri Mulyani menjelaskan secara keseluruhan tercatat surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, surplus mencapai Rp 339,4 triliun. Dalam hal itu disumbang melalui realisasi pendapatan negara dan hibah.

"Realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp 1.974,7 triliun atau 87,1 persen dari target yang tercantum dalam Perpres 98 tahun 2022. Dalam hal ini pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan 45,7 persen yoy," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan kenaikan pendapatan negara dan hibah berasal dari momentum pertumbuhan ekonomi yang mengalami ekspansi serta penguatan, pemulihan ekonomi, dan aktivitas masyarakat. Kemudian, belanja negara yang sudah dibelanjakan sebesar Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari total anggaran belanja.

"Belanja negara Rp 1.913,9 telah mampu menopang pemulihan ekonomi dan juga difokuskan pada beberapa hal strategis seperti mendukung stabilitas harga sehingga inflasi Indonesia terkendali, dan melindungi daya beli masyarakat," tutur Sri Mulyani.

Utang Luar Negeri RI Turun USD 397,4 Miliar

Ilustrasi logo Bank Indonesia. Foto: REUTERS/Iqro Rinaldi

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar USD 397,4 miliar atau sekitar Rp 6.147 triliun (kurs Rp 15.470 per dolar AS), turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 400,2 miliar.

Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy).

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Senin (17/10), ULN pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar USD 184,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 185,6 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9 persen (yoy).

“Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin (17/10).

Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen) dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 206,1 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1 persen terhadap total ULN swasta.