Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Tak Merata, Tergantung Vaksin dan Fiskal Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Syariah di Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018). Foto: ANTARA FOTO/Wisnu Widiantoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi global tak merata. Menurutnya, kecepatan pemulihan akan bergantung pada distribusi vaksin COVID-19, fiskal, hingga rantai pasok global.

"Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dalam rangkaian Annual Meeting IMF-World Bank 2021, Sabtu (16/10).

Menurut dia, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons krisis menjadi begitu penting. Semua negara menghadapi risiko krisis tidak hanya dari pandemi, tapi juga bencana alam dan peristiwa terkait iklim.

"Negara membutuhkan kebijakan, mekanisme, institusi, dan sumber daya yang lebih kuat untuk meningkatkan ketahanan. Dalam hal ini, Grup Bank Dunia harus membantu pada bidang-bidang utama, termasuk memperkuat kerangka fiskal dalam menerapkan kebijakan kontra-siklus dengan lebih baik, mendorong perbaikan modal manusia, dan mengembangkan kualitas dan volume infrastruktur," jelasnya.

Selain itu, Bank Dunia juga diminta turut membantu peningkatan akses terhadap energi, pembangunan sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat, serta pengembangan infrastruktur digital yang penting untuk memperkuat ketahanan negara.

Sri Mulyani menuturkan, pembangunan yang lebih baik menuntut investasi yang tegas dan pembiayaan yang inovatif. Komunitas global pun harus membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara, baik secara individu maupun kolektif, merespons secara lebih efektif ancaman global di masa depan untuk lebih cepat memulihkan ekonomi global.

"World Bank Group dan IMF harus bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melengkapi negara-negara dengan sumber daya dan instrumen yang diperlukan guna menciptakan standar yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi krisis," kata Sri Mulyani.