Sri Mulyani Prediksi Setoran Dividen BUMN Moncer, Target PNBP di 2025 Naik

4 September 2024 14:36 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2025 atau tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
“Untuk PNBP ada beberapa perubahan yang dibahas di Panja DPR. Terutama terkait penerimaan negara yang dipisahkan,” kata Sri Mulyani dalam rapat Banggar DPR RI, Rabu (4/9).
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan target PNBP terjadi karena moncernya setoran dividen BUMN. Dia memproyeksi potensi dividen yang akan dibayar BUMN bisa naik mencapai Rp 4 triliun pada 2025.
“Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp 86 triliun menjadi Rp 90 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Di samping itu, Sri Mulyani menyebut terdapat kenaikan pos PNBP lain senilai Rp 4,26 triliun. Hal ini disumbang dari kenaikan PNBP dari sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).
Secara rinci, kenaikan PNBP disumbang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo senilai Rp 510 miliar, Polri Rp 2,59 triliun. Kemudian, Kementerian Perhubungan ada kenaikan PNBP Rp 890 miliar dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kenaikan PNBP menjadi Rp 260 miliar.
ADVERTISEMENT
Secara keseluruhan, target PNBP di 2025 dipatok mencapai Rp 513,64 triliun, naik Rp 8,26 triliun dari rencana sebelumnya Rp 505,38 triliun.
“Dengan demikian, dari sisi PNBP ada kenaikan Rp 8,26 triliun dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 4 triliun dan PNBP dari kementerian lembaga sebesar Rp 4,26 triliun,” tutur Sri Mulyani.