Sri Mulyani Prioritaskan Anggaran Jumbo Rp 217,86 Triliun untuk BGN pada 2026
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun. Anggaran pagu itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.
Dari total tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp 217,86 triliun. Menggeser Kementerian Pertahanan yang selama ini konsisten berada di posisi teratas penerima anggaran jumbo.
Besarnya dana yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional tak lepas dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Sri Mulyani di hadapan anggota DPR, Selasa (20/5).
Sebagai perbandingan, anggaran MBG pada tahun ini tercatat sebesar Rp 171 triliun. Dimulai dari pagu awal Rp 71 triliun dan kemudian ditambahkan Rp 100 triliun. Artinya, terdapat kenaikan anggaran MBG sebesar Rp 46,86 triliun pada 2026.
Dalam dokumen tersebut juga tercatat ada 98 K/L yang akan mendapatkan alokasi belanja pada tahun depan. Sri Mulyani menekankan, fokus pemerintah tetap pada efisiensi belanja operasional dan perbaikan struktur belanja agar lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rp 167,4 Triliun untuk Kemenhan
Setelah Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertahanan menempati urutan kedua penerima anggaran senilai Rp 167,4 triliun, hanya naik sedikit dibandingkan 2025 yang tercatat Rp 166,2 triliun.
Di posisi ketiga, Kepolisian RI memperoleh pagu indikatif Rp 109,67 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp 126,62 triliun.
Urutan keempat ditempati oleh Kementerian Kesehatan dengan pagu Rp 104,35 triliun. Nilai tersebut turun dari Rp 105,7 triliun pada 2025.
Di posisi kelima ada Kementerian Sosial dengan alokasi Rp 76,04 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding tahun ini yang mencapai Rp 79,6 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Agama berada di posisi keenam dengan anggaran Rp 75,21 triliun. Disusul Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh Rp 70,86 triliun.
Sri Mulyani menargetkan belanja negara pada 2026 berada di kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan meningkat ke kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB.
Dengan perhitungan tersebut, defisit anggaran akan tetap dikendalikan di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen. Nyaris sama dengan target defisit tahun 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB.