Sri Mulyani Rancang APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Defisit 2,82 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyampaikan, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5).

Sri Mulyani mengatakan, APBN pada masa pemerintah Prabowo-Gibran dirancang defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB dan penerimaan negara mencapai kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB.

“Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable untuk menutup defisit tersebut. Untuk itu, APBN pada 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam siaran 37,98 persen hingga 38,7 persen dari PDB.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis APBN mampu membiayai salah satu program prioritasnya yaitu makan siang dan susu gratis di masa pemerintahannya. Dia juga optimistis mampu menjaga defisit APBN di bawah 3 persen saat mengalokasikan anggaran untuk program prioritasnya tersebut.

"Kami mempelajari semua angkanya dan kami sangat yakin kami bisa melakukan itu. Kami sangat percaya diri bisa melakukan itu. Ya 3 persen dan Anda tahu 3 persen itu adalah sesuatu yang arbitrer, tidak banyak negara yang menerapkan hal itu," kata Prabowo dalam acara Qatar Economic Forum, dikutip dari siaran Youtube, Kamis (16/5).

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam Qatar Economic Forum. Foto: Dok. YouTube Bloomberg Live

Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat rasio utang terhadap PDB terendah di dunia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip hati-hati dalam mengelola fiskalnya.

"Kita punya tradisi pengelolaan fiskal yang hati-hati. Saya pikir kita memiliki yang terendah utang terhadap PDB, angka kita terendah di dunia. Jadi sekarang saya pikir ini saatnya untuk lebih berani dalam tata pemerintahan yang baik," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebutkan strategi mengelola anggaran agar dapat digunakan dengan maksimal dalam membiayai program makan siang gratis.

“Kami menghitung itu, dan ada metode untuk refocusing dan mengurangi anggaran untuk program yang tidak esensial. Ini adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, pengaturan dan manajemen yang baik,” jelasnya.