Sri Mulyani Sebut Utang Indonesia Lebih Efektif Ketimbang AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Selasa (30/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut utang Indonesia lebih efektif ketimbang utang Amerika Serikat (AS), India dan Thailand. Sebab, selama periode 2018-2022 pemerintah menarik utang USD 206,5 miliar, sejalan dengan meningkatnya produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 276,1 miliar.

“Amerika Serikat dengan kemampuan mereka mencetak utang dalam jumlah besar dan pembelinya seluruh dunia ini mereka bisa mencapai defisit minus 14 persen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).

Sri Mulyani menjelaskan, rasio utang pemerintah AS juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Adapun pada 2018 rasio utang AS terhadap PDB sebesar 107,4 persen.

Kemudian ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia, utang AS meningkat menjadi 133,5 persen terhadap PDB. Kemudian di tahun 2022, rasio utang AS melandai menjadi 121,7 persen terhadap PDB.

Defisit fiskal AS di tahun 2022, kata Sri Mulyani, mengalami penurunan menjadi minus 5,5 persen. “Amerika saat ini menghadapi defisit minus 5,5 tadi disampaikan mereka mengalami kondisi politik, apakah cap atau batas atas dari jumlah utang bisa dinaikkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, bendahara negara tersebut bilang, AS harus bisa menaikkan plafon utang. Jika tidak, AS diperkirakan kembali melakukan konsolidasi yang lebih agresif.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjamin negaranya tidak akan gagal bayar utang. Mengingat, Menteri Keuangan Janet Yellen baru saja memundurkan potensi gagal bayar utang dari yang semula 1 Juni menjadi 5 Juni 2023.

"Semuanya tampak baik. Saya optimis," kata Biden, dikutip dari Reuters, Sabtu (27/5).

Sebetulnya, Biden selama berminggu-minggu sudah bertemu dengan sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka membahas tentang kesepakatan untuk menaikkan pagu utang pemerintah AS sebesar USD 31,4 triliun.

Namun, obrolan tersebut masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, Biden menolak bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy terkait plafon utang, dengan alasan tidak ingin menyandera keyakinan penuh bangsa, dan kredit negara demi meloloskan agenda salah satu partai.

Setidaknya, pemerintah AS memiliki waktu hingga 5 Juni untuk meningkatkan batas pinjaman sendiri pemerintah atau memicu gagal bayar utang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menurut para ekonom dapat menyebabkan resesi.