Sri Mulyani Siap Tambah Dana PEN Jadi Rp 619 Triliun di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah siap menambah dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 619 triliun. Sebelumnya, bendahara negara itu hanya menyiapkan Rp 553,1 triliun untuk dana PEN di tahun ini.
“Tadi malam, kami baru saja berdiskusi dengan Pak Menko dan kementerian lain untuk menambah dana penanganan COVID-19 hingga Rp 619 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2021 secara virtual, Rabu (3/2).
Dia melanjutkan, kenaikan dana PEN itu juga sudah termasuk dengan penambahan insentif perpajakan untuk dunia usaha yang sekitar Rp 42 triliun.
“Kami juga akan memasukkan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp 42 triliun, atau bahkan mendekati Rp 62 triliun kalau kita memasukkan insentif perpajakan di sektor kesehatan,” jelasnya.
Secara rinci, alokasi anggaran untuk pos kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan dan operasional vaksin corona, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Sementara anggaran untuk pos perlindungan sosial adalah sebesar Rp 150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik.
Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, yaitu dukungan untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan beberapa program prioritas lainnya.
Di samping itu, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
