Sri Mulyani Siap Tarik Utang Baru Rp 22,5 Triliun dari ADB Bulan ini

8 Mei 2020 12:35 WIB
comment
11
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Asian Development Bank. Foto: AFP/ROMEO GACAD
zoom-in-whitePerbesar
Asian Development Bank. Foto: AFP/ROMEO GACAD
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memanfaatkan pinjaman dari lembaga multilateral. Pinjaman akan digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona.
ADVERTISEMENT
Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan menarik utang baru dari Bank Pembangunan Asia (ADB) senilai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 22,5 triliun (kurs Rp 15.000).
Pinjaman dari ADB tersebut merupakan skema khusus yang digunakan untuk countercyclical. Sehingga bentuknya bukan berupa pinjaman proyek seperti yang selama ini dilakukan.
"Pinjaman project dengan physical distancing enggak untuk dieksekusi, makanya program non budget support. Kami sampaikan, misalnya dengan ADB, skema khusus countercyclical facility. Kami bisa dapatkan USD 1.5 billion. Kapan dicairkan? Mudah-mudahan bulan Mei dan Juni," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam video conference, Jumat (8/5).
Dia melanjutkan, hingga saat ini sudah ada komitmen pinjaman utang dari lembaga multilateral sebesar USD 7 miliar. Mulai dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) hingga Bank Dunia.
ADVERTISEMENT
Luky menuturkan, komitmen tersebut bisa digunakan sebagai pembiayaan APBN 2020 yang totalnya mencapai Rp 1.439,8 triliun.
"Saat ini kita komitmen USD 7 billion, tapi masih workout detailnya. Tapi perkiraan bisa kumpulkan USD 7 billion dan bisa menopang menutupi kemampuan pembiayaan kita," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan paparan saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ada pun total pembiayaan tahun ini mencapai Rp 1.439,8 triliun. Pembiayaan ini berasal dari penarikan pinjaman Rp 150,5 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 1.289,3 triliun.
Namun penerbitan SBN itu perlu dikurangi realisasi sampai akhir Maret 2020 yang sebesar Rp 221,4 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum perbankan Rp 105 triliun.
Sehingga kebutuhan pembiayaan SBN sebesar Rp 812,9 triliun ditambah dengan SPN yang jatuh tempo di tahun in Rp 43,9 triliun, menjadi Rp 856,8 triliun sejak kuartal II hingga IV 2020.
ADVERTISEMENT
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
****
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.