Bisnis
·
21 Juli 2021 19:52
·
waktu baca 2 menit

Sri Mulyani Siapkan Bantuan Subsidi Gaji Bagi Pekerja Yang Dirumahkan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Sri Mulyani Siapkan Bantuan Subsidi Gaji Bagi Pekerja Yang Dirumahkan (380688)
searchPerbesar
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah menggodok jenis bantuan baru yang dikhususkan bagi karyawan yang dirumahkan atau mengalami pengurangan jam kerja. Bantuan tersebut nantinya akan berupa subsidi upah.
ADVERTISEMENT
"Sekarang kita sedang mendesain bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (21/7).
Menurut Sri Mulyani, rancangan kebijakan subsidi gaji ini masih dibahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya bantuan ini akan melengkapi beberapa insentif yang sudah ada sebelumnya.
Seperti diketahui, pekerja korban PHK bisa mengakses program kartu prakerja untuk memperdalam skill dan mendapatkan insentif bantuan. Untuk itu kali ini pemerintah juga menyiapkan insentif serupa demi membantu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya dikurangi.
“Kartu Prakerja buat yang di PHK, pengurangan jam kerja akan mendapat bantuan subsidi upah yang sekarang sedang difinalkan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, para pengusaha mal juga meminta pemerintah ikut urun biaya untuk menanggung gaji karyawan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan saat ini kondisi pengusaha mal sudah di ujung tanduk sehingga mulai kesulitan membayar gaji karyawan
Sri Mulyani Siapkan Bantuan Subsidi Gaji Bagi Pekerja Yang Dirumahkan (380689)
searchPerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
"Kami juga berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai 50 persen kurang lebih. Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat perbelanjaan tetapi langsung diberikan kepada pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lainnya. Di dalam berupaya untuk menghindari terjadinya PHK,” ujar Alphonzus dalam konferensi pers Wacana Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur Selama Penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7).
Artinya misalnya gaji karyawan senilai Rp 3 juta per bulan, maka pemerintah diminta ikut membantu membayar sebesar Rp 1,5 juta sedangkan separuhnya dibayarkan oleh pengusaha. “Dengan demikian pekerja akan terima upah secara utuh tapi di satu sisi pengusaha terbantu dengan subsidi itu. Kurang lebih itu usulannya,” ujar Alphonzus.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020