Sri Mulyani Siapkan Platform Agar Filantropi Bisa Ikut Tangani Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan inovasi untuk regulasi dan kebijakan dari instrumen yang dikelolanya dalam upaya menangani perubahan iklim.

Salah satu inovasinya yaitu menetapkan Sustainable Development Goal (SDG) Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Special Mission Vehicle (SMV), yang sepenuhnya dimiliki oleh Kemenkeu.

"Mereka menyediakan platform blended finance yang sempurna untuk semua pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk perubahan iklim," kata Sri Mulyani dalam acara G20 Webinar Series di Jakarta, Rabu (27/07).

Sri Mulyani menjelaskan, SDG Indonesia One menjadi saluran yang mempertemukan pembiayaan dan proyek yang selaras dan erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pembiayaan iklim.

Hal tersebut termasuk di dalamnya mensinergikan dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional.

"Ini merupakan platform blended finance, di mana bahkan filantropi juga dapat berpartisipasi dengan pendanaan mereka. Ini menciptakan kombinasi yang baik antara profil risiko yang berbeda dari filantropi, lembaga keuangan, sektor swasta, serta bank pembangunan multilateral, atau institusi dalam satu platform yang sempurna," katanya.

Selain mengelola SDG Indonesia One, Sri Mulyani telah menunjuk PT SMI sebagai pengelola dana energy transition mechanism (ETM). Peran tersebut sekaligus menugaskan PT SMI untuk menerima arahan dari komite pengarah untuk mendukung kerangka pembiayaan dan pendanaan yang menggabungkan antara sumber dana yang berasal dari APBN dengan sumber pendanaan lainnya.

Transisi energi terbarukan PLN. Foto: Dok. Istimewa

Inovasi lainnya dari Kemenkeu dalam penanganan perubahan iklim, yaitu dengan mengembangkan instrumen pembiayaan green sukuk. Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang cukup maju dalam mengeluarkan pembiayaan hijau hingga ke pasar global.

Sejak mulai diterbitkan pada tahun 2018 hingga 2022, green sukuk berhasil memperoleh USD 3,5 miliar. Green sukuk juga mendapatkan 14 penghargaan internasional.

"Pemerintah Indonesia mendapatkan reputasi yang sangat baik secara internasional sebagai negara pertama yang menerbitkan green sukuk di dunia. Sekarang, banyak rekan-rekan saya Menteri Keuangan terutama dari negara berkembang mempertimbangkan dengan sangat serius dalam menerbitkan green sukuk ini," pungkas Sri Mulyani.

Di lain sisi, Sri Mulyani memaparkan dampak dari penerbitan green sukuk tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga manfaat sosial karena diperkirakan secara efektif mengurangi 10,3 juta ton emisi CO2.

Penerbitan green sukuk tersebut dialokasikan untuk lima sektor penghijauan yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, peningkatan ketahanan iklim, transportasi serta pengelolaan sampah.