news-card-video
13 Ramadhan 1446 HKamis, 13 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

Sri Mulyani Siapkan Rp 11 Triliun untuk Bansos Beras hingga Desember 2024

8 Juli 2024 19:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja menumpuk karung berisi beras paket bantuan sosial pangan ukuran 10 kilogram di gudang Bulog Serang, Banten, Jumat (1/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja menumpuk karung berisi beras paket bantuan sosial pangan ukuran 10 kilogram di gudang Bulog Serang, Banten, Jumat (1/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran untuk memperpanjang bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) hingga Desember 2024 tidak cukup. Untuk itu, pihaknya akan menambahkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk membiayai program Presiden Jokowi itu.
ADVERTISEMENT
"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (8/7).
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan atau bansos beras yang berakhir pada Juni 2024 akan dilanjutkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
“Banpang (bantuan pangan) itu diputus rapat internal dengan Presiden bulan 8, 10, 12. Kuota 10 kg 1 bulan untuk 22 juta KPM. (Anggarannya) sekitar Rp 9 triliun,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Jumat (7/6).
Adapun alasan pemerintah tidak menggelontorkan bansos beras untuk 12 bulan penuh pada tahun ini lantaran melihat ruang kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ADVERTISEMENT
“Tahun lalu kan penuh 12 bulan. Karena Pak Presiden selalu menyampaikan akan melihat postur APBN. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang lakukan 3 bulan, ya kita lakukan 3 bulan,” jelas Arief.