Sri Mulyani Sindir Bupati Meranti di Depan Kepala Daerah se-RI

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kiri), Menkeu Sri Mulyani (Tengah) dan Menhan Prabowo Subianto dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyindir Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, di depan para kepala daerah se-Indonesia. Hal tersebut sekaligus merespons ungkapan Adil soal Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan kinerja daerahnya.

Sri Mulyani menekankan, DBH yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan aturan UU. Sri Mulyani mencatat sepanjang 2022, Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9 persen atau Rp 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.

"Komponen paling besar adalah DBH. Ada bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi, saya enggak dapet dana bagi hasil? Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian, lembaga mengenai berapa yang harus dibagihasilkan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di SICC, Selasa (17/1).

Sri Mulyani menjelaskan penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp 117 triliun atau 43 persen menjadi Rp 168 triliun. "Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," terang Sri Mulyani.

Kronologi Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis dan Setan

Muhammad Adil menjadi sorotan publik usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan dalam pertemuan yang dihadiri salah satu Dirjen Kemenkeu.

Pada momen panas tersebut, Bupati Meranti mempertanyakan soal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik sampai USD 100 per barel.

Adil mengaku telah tiga kali mengirimkan pesan kepada Sri Mulyani untuk melakukan audiensi secara empat mata. Namun, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.

Ketidakpuasan Adil meledak hingga menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.

“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.