Sri Mulyani Soroti Masalah Kesenjangan Upah Bagi Perempuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Syariah di Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018). Foto: ANTARA FOTO/Wisnu Widiantoro

Kesetaraan gender masih menjadi permasalahan di berbagai sektor. Bahkan dalam hal upah, perempuan sering mendapatkan upah yang lebih rendah ketimbang laki-laki, padahal porsi pekerjaan yang mereka lakukan sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengakui bahwa kesenjangan upah masih banyak terjadi bahkan di level internasional.

“Ini secara internasional juga sama. Laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama, perempuan dibayar lebih rendah. Dan itu ternyata di perusahaan-perusahaan internasional yang selama ini mengadvocate gender equality pun secara enggak sadar di dalamnya mereka masih mempraktekkan hal seperti itu,” ujar Sri Mulyani dalam Dialog Intergenerasional Women and Girls: Game Changers in Development, Sabtu (6/3).

Menurut Sri Mulyani kesenjangan upah terjadi karena beberapa faktor. Pertama, laki-laki dan perempuan dianggap berbeda karena konstruksi sosial yang terbentuk selama ini. Dalam budaya patriarki, laki-laki selalu dianggap lebih unggul ketimbang perempuan.

Kedua, kesenjangan upah juga terjadi karena memang budaya tersebut sudah terbentuk di perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan menganggap perempuan pantas mendapatkan diskon upah karena berbagai alasan misalnya karena kaum ini juga mendapatkan cuti hamil dan melahirkan.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) di Seminar Empowering Women in Workplace di Annual Meeting IMF-WB, Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Padahal menurut Sri Mulyani, negara sudah mengatur adanya kesetaraan upah dalam undang-undang. Sayangnya realita yang terjadi justru sebaliknya. Sri Mulyani mengatakan hal ini akan terus-menerus terjadi jika tidak ada keberagaman pada jajaran pengambil kebijakan. Artinya, selama kursi-kursi pimpinan masih didominasi laki-laki, kesenjangan upah di perusahaan atau lembaga mana pun masih akan terjadi.

“Ya tadi karena diversity di decision making-nya enggak ada. Kalau masih didominasi laki-laki walaupun ada undang-undangnya, di dalam implementasi itu bias gender akan muncul,” ujarnya. Bahkan menurut Sri Mulyani, sikap gender neutral saja tidak akan cukup. Harus ada sikap keberpihakan kepada perempuan untuk menghapus kesenjangan upah.

“Kita harus a little bit bias dengan afirmatif kepada perempuan. Karena kalau gender neutral itu mengoreksi tapi tidak mencukupi. Nah ini hal yang jadi tantangan,” sambungnya.

Untuk itu, Sri Mulyani berpesan khususnya kepada perempuan agar dalam setiap level dan peranan yang dimiliki, para perempuan harus bisa menunjukkan keberagaman. Baik dalam cara melihat suatu masalah terlebih dalam melihat keadilan dan kepekaan terhadap gender isu.

“Implementasi ini butuh peran kita semua untuk menciptakan perubahan yang memang harus dijaga elemen masyarakat dan stakeholder,” tutupnya.