Sri Mulyani Sudah Garap 25 Proyek Pakai Skema KPBU, Total Investasi Rp 156 T

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Bincang APBN 2023 di Gedung BKF Kementerian Keuangan, Jumat (28/10). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, melaporkan pemerintah telah mewadahi pendanaan hingga Rp 156 triliun untuk mendanai 25 proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sri Mulyani menilai, realisasi per Oktober 2022 tersebut menjadi bukti pemerintah bisa menarik banyak investasi dari pihak swasta untuk turut membangun Indonesia, terutama dari sektor infrastruktur.

"Kita sudah ada 25 dari seluruh proyek KPBU yang selesai dengan nilai lebih dari Rp 150 triliun, 15 sudah beroperasi dan kita masih ada pipeline KPBU," ujarnya saat Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10).

Menkeu melanjutkan, pemerintah terus berkomitmen menarik pembiayaan dari swasta melalui skema KPBU ini untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara bahu membahu dan gotong-royong.

"Kita optimis, namun kita juga tetap waspada. Itu adalah cara kita menghadapi dan terus mengelola ekonomi Indonesia," tegasnya.

Lanjut Sri Mulyani, salah satu skema pembiayaan KPBU adalah availability payment (KPBU AP). Menurut dia, skema ini sangat penting, salah satunya digunakan dalam proyek BPLJSKB Proving Ground di Bekasi.

Dia menjelaskan, komitmen pemerintah memberikan payment melalui KPBU AP ini akan memberikan kepastian untuk sektor swasta dan lembaga pembiayaan termasuk bank agar percaya diri membiayai sebuah proyek.

"Saya dalam hal ini sangat berharap penjaminan dan availability payment bisa menjadi katalis yang efektif untuk selesaikan proyek (Proving Ground) ini tepat waktu dan tepat kualitas dan saya juga berharap tepat tata kelola," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, menambahkan implementasi skema KPBU oleh Kemenkeu sudah berjalan lebih dari satu dekade melalui berbagai penyediaan fasilitas fiskal, seperti Project Development Facility (PDF) dan Dukungan Kelayakan.

"Hingga per Oktober 2022, fasilitas fiskal tersebut telah berhasil mentransaksikan 25 proyek KPBU di Indonesia, dengan nilai investasi sekitar Rp 156 triliun," paparnya.

"Tidak hanya itu, saat ini Kemenkeu terus membantu 5 proyek KPBU yang sedang dalam tahap penyiapan, salah satunya adalah proyek Bandara Singkawang di bawah Kemenhub," tambah Luky.

Selain itu, lanjut dia, ada pula fasilitas pendanaan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proyek pemerintah pusat dan fasilitas pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Kedua fasilitas tersebut juga telah banyak berkiprah mendukung implementasi skema KPBU, salah satunya adalah kereta api Makassar-Parepare yang harapannya bisa beroperasi di tahun ini," tandas Luky.