Sri Mulyani Tak Ingin Skandal 1MDB Terjadi di Lembaga Pengelola Investasi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyampaian SPT elektronik di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sovereign wealth fund atau Lembaga Pengelola Investasi dijalankan secara profesional dan bebas dari aksi suap maupun korupsi. Menurutnya, lembaga tersebut sebenernya memiliki fungsi yang hampir sama dengan yang dijalankan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sri Mulyani menjelaskan, PT SMI di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu mengelola dana investasi infrastruktur bagi pemda maupun BUMN.

“Bentuknya sovereign wealth fund, sebenarnya enggak baru sama sekali. Kemenkeu ada PT SMI, kita taruh uang di situ, dia banyak sekali kegiatan buat local government atau BUMN,” ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum FEB UI secara virtual, Rabu (18/11).

“Dia (PT SMI) di bawah Kemenkeu, profesional, tidak ada orang hengky pengky (persekongkolan) di situ. Dia meningkat terus,” lanjutnya.

Sri Mulyani memahami banyak masyarakat khawatir Lembaga Pengelola Investasi akan memiliki nasib yang sama dengan dana investasi di Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Apalagi negara ini merupakan tetangga Indonesia.

Datuk Seri Najib Razak, Mantan Perdana Menteri Malaysia. Foto: Agus Setiawan/ANTARA FOTO

1MDB sendiri menjadi bumerang bagi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana ini, alih-alih diawasi lembaga khusus, justru saat itu dipantau sendiri oleh Najib.

“Kalau Indonesia langsung teringat kayak 1MDB, karena contoh yang paling dekat, banyak masyarakat khawatir. Itu bagus. Artinya kita tidak berarti, tidak melihat kemungkinan bisa terjadi hal yang tidak baik,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, untuk mencegah terjadinya skandal korupsi seperti di 1MDB, pemerintah mendesain Lembaga Pengelola Investasi secara kredibel dan transparan.

“Berapa injeksi modal yang dikasih pemerintah, bagaimana kerja sama fund ini kalau ada fund dari luar, apakah equity financing, atau project based, itu yang kita lakukan. Seberapa besar itu kita lakukan, treatment pajak seperti apa, kapan dividen dibagikan,” kata Sri Mulyani.

Dia pun mengajak masyarakat untuk turut memberi masukan bagi Lembaga Pengelola Investasi. Sebab dengan transparansi dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan lembaga tersebut bisa sebagai kendaraan Indonesia menjadi lebih baik.

“Ikhtiar yang baik, niat yang baik, transparansi, kita harap seluruh masyarakat bisa melihat. Itu vehicle untuk bangun Indonesia jadi lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini bisa rampung di awal 2021.

Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Menteri Keuangan akan menjabat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas lainnya yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, kemudian tiga orang yang berasal dari unsur profesional. Sementara, Dewan Direktur akan diisi lima orang yang berasal dari unsur profesional.

Lembaga khusus pengelola investasi Indonesia bisa memperoleh dana USD 15 miliar atau sekitar Rp 210 triliun (kurs Rp 14.055). Angka ini meningkat tiga kali lipatnya dari modal awal lembaga tersebut sebesar USD 5 miliar.