Sri Mulyani Tambah Rp 8 Triliun untuk Anggaran Program 'Quick Win' Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan anggaran percepatan alias quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bendahara negara ini mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).

“Penuntasan penanganan tuberkulosis ini program di Kementerian Kesehatan yang jadi program prioritas presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan JCC, Selasa (8/10).

Program quick win lainnya adalah Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional. Kemudian, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun (Kemenkes).

Selanjutnya ada, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun (Kemenkes), renovasi sekolah Rp 20 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek).

Kemudian ada program sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek). Serta Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek).

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024). Foto: Isntagram/ @smindrawati

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan energi hijau, termasuk melalui tax holiday dan insentif pajak. Di sektor perumahan, pemerintah Jokowi terus mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang akan dilanjutkan oleh Prabowo.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penguatan program untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemerintahan baru. Menurutnya, program-program afirmatif seperti UMi, Mekaar, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan tetap diperkuat. Fokus utama adalah memberikan akses pendanaan bagi nelayan, petani, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang akan menjadi prioritas lanjutan.

"Kita juga dorong UMKM dalam negeri program diperkuat afirmasi dijaga ini konsekuensi dari APBN-nya besar,” katanya.