Sri Mulyani Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Comot Dana LPDP

Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak akan mengurangi anggaran pendidikan lainnya seperti LPDP.

Adapun anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp 722 triliun. Anggaran jumbo tersebut rencananya digunakan untuk gaji guru di daerah, biaya operasi sekolah, dana LPDP, hingga pembangunan sekolah melalui Kementerian PUPR.

"Jadi tidak diambil dari pos alocated. Tetapi dari cadangan pendidikan yang kita gunakan untuk program Makanan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Senin (2/9).

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Hal ini sekaligus membantah isu pengurangan dana PTNBH yang memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Jika mereka membuat program sendiri, membuat pendapatan sendiri termasuk melalui UKT program seperti corporate governance menjadi entitas bisa memutuskan anggaran mereka sendiri, meskipun kita memberikan APBN. Jadi dari APBN tidak diturunkan, kami tidak mengurangi," ungkap Menkeu.

Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 sekitar Rp 71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG.

“Program MBG rencananya akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan (PAUD hingga SMA/sederajat) di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal,” tertulis dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Program di atas akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.

Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah Kabupaten/Kota

Program MBG akan dilakukan melalui UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan/dapur umum untuk menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik penerima manfaat. Keterlibatan UMKM diharapkan dapat menjadikan UMKM di seluruh Indonesia menjadi lebih berdaya.

“Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif,” lanjutnya.