Sri Mulyani Terbitkan Aturan Insentif Pajak, Berikut Rinciannya

kumparanBISNIS

29 November 2018 14:37 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:04 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday. Aturan ini merupakan salah satu dari tiga kebijakan yang diterbitkan pemerintah melaui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 untuk mendorong investasi asing masuk ke Tanah Air.

Beleid ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 November 2018. Aturan ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni PMK 35 Tahun 2018 tentang Tax Holiday.

Dalam aturan tersebut, pemerintah memperluas bidang usaha dalam kategori pionir yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday. Perluasan tersebut diberikan kepada kelompok usaha agrikultur dan digital. Sehingga akan ada 18 sektor industri yang mendapatkan tax holiday.

"Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan," tulis Pasal 2 beleid tersebut seperti dikutip kumparan, Kamis (29/11).

Sementara aturan memperoleh fasilitas tax holiday tersebut masih sama seoerti sebelumnya, yaitu harus mendaftarkan terlebih dulu ke Online Single Submission (OSS). Setelah itu akan muncul dengan sendirinya berapa lamanya tax holiday yang akan diberikan, ini disesuaikan dengan jumlah investasinya.

Berdasarkan jumlahnya, nilai investasi Rp 500 miliar sampai dengan kurang dari Rp 1 triliun mendapatkan tax holiday selama lima tahun; investasi Rp 1 triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 triliun selama tujuh tahun; investasi Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 15 triliun selama sepuluh tahun; investasi Rp 15 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun selama 15 tahun; dan Rp 30 triliun ke atas mendapatkan tax holiday selama 20 tahun.

Adapun setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, wajib pajak akan diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru.

"Selain itu, wajib pajak akan diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 25 persen dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru," tulisnya.

Namun demikian, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tax holiday ini juga bisa berlaku untuk perluasan usaha, selama nilai investasinya masih sesuai dengan aturan dalam PMK 150/2018 tersebut.

"Jadi jika ada satu wajib pajak yang sudah dapat tetapi menambah project baru, dia akan dapat lagi. Sehingga tidak hanya satu. Ini yang berbeda dari aturan sebelumnya," kata Susi.

Dia pun berharap, dengan adanya tax holiday investor terdorong untuk memanfaatkan fasilitas ini. Apalagi dengan adanya sistem OSS, diharapkan pegurusan izin juga menjadi lebih mudah.

"Proses antarkementerian sudah dipotong langsung dengan sistem OSS. Sehingga finalisasinya hanya di Kemenkeu. Kami harap tax holiday akan terdorong pelaku usaha untuk memanfaatkan insentif fiskal," tambahnya.