Sri Mulyani Ungkap Modus Pemda Mainkan Bansos: Timses Didaftarkan Jadi Peserta

Menkeu Sri Mulyani untuk Game Changer kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan modus pemerintah daerah (pemda) yang suka memainkan data bantuan sosial (bansos). Hal tersebut membuat penyebaran bansos tidak tepat sasaran.

Sri Mulyani menjelaskan, oknum pemda tersebut memasukkan masyarakat dalam kategori miskin. Namun bukan karena mereka benar-benar miskin, tetapi karena sudah mendukung pemda tersebut dalam pemilihan.

"Ada masalah tata kelola. Jadi pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin," kata Sri Mulyani dalam acara Bank Dunia di Soehana Hall, Selasa (9/5).

"Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," imbuhnya.

Bendahara negara tersebut mengaku, polemik bansos tersebut merupakan konsekuensi Indonesia menganut sistem politik demokrasi bebas. Tak hanya itu, hal tersebut juga dipicu adanya mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.

"Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini. Meski pun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," terang menkeu.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta pemerintah melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

"Pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data dibutuhkan waktu dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful," ungkap dia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengeluhkan kementerian dan lembaga yang tidak menginginkan data terpusat. Padahal, data terpusat lebih terjamin kebenarannya.

"Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia," pungkasnya.